5 Pegawai KPK Gugat Keabsahan Hak Angket

5 Pegawai KPK Gugat Keabsahan Hak Angket – Beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meregist gugatan uji materi (judicial review) keakuratan panitia tertentu (Pansus) Hak Angket KPK ke Mahkamah Konstitusi terhadap Kamis.

Salah seorang staf KPK yang termasuk pengurus wadah pegawai Lakso Anindito, menyatakan hak angket DPR semestinya tidak ditujukan kepada KPK, seperti yang dikutip dari https://www.arah.com/news.html

“Objek yang sanggup dilaksanakan hak angket ialah pemerintah, bermakna presiden serta wakil presiden dan jajaran yang tersedia didalamnya, bukan lembaga-lembaga lain yang memiliki posisi yang tertentu di negara ini” ujar Lakso.

Mahkamah Konstitusi imbuhnya, dikehendaki sanggup menafsirkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sesuaikan hak angket DPR.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berisi: Hak angket sebagaimana dimaksud terhadap ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk lakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkenaan bersama hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dianggap bertentangan bersama ketentuan perundang-undangan.

Harun Al Rasyid, teman Lakso di KPK yang termasuk mengajukan uji materi, meminta MK sebagai lembaga pengawal konstitusi sanggup mengimbuhkan keputusan yang adil dan seimbang agar sanggup menghentikan kearoganan lembaga eksekutif DPR.

“Karena Indonesia ialah negara hukum, agar kewenangan yang dipakai, termasuk kewenangan DPR wajib termasuk cocok hukum,” tambahnya.

Bisa menjadi preseden

Lakso Anindito yakin bahwa intervensi DPR melalui hak angket KPK merupakan keliru. Satu wujud intervensi di dalam sistem penegakan hukum dan bakal berdampak terhadap kinerja KPK di kemudian hari.

“Bila ini terjadi, ini menjadi preseden bagi sistem penegakan hukum disaat kita mengatasi sistem strategis lain. Dan ini berbahaya bagi pelaksanaan kerja pegawai KPK. Dimana yang wajib fokus dan bebas dari segala intervensi cocok bersama prinsip. Baik nasional dan internasional, dari intervensi lembaga-lembaga lain” memahami Lakso kepada wartawan media online ternama.

Lakso menyatakan duit hasil pajak semestinya dipakai untuk membantu sistem pemberantasan korupsi. Penggunaan biaya negara untuk Pansus Hak Angket, pandangannya bertentangan bersama obyek itu dan justru menghindar sistem pemberantasan korupsi.

“Ini merupakan upaya untuk memakai duit negara untuk menghindar sistem pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Lakso mengimbuhkan uji materi yang dikirim ke MK bakal berpengaruh ke institusi-institusi lain.

“Ini bukan hanya berkenaan KPK semata, namun kita berkata tentang lembaga-lembaga lain yang dibikin pasca reformasi dan semestinya independen, berpotensi untuk diintervensi melalui sistem yang mirip di kemudian hari” ujar beliau.

Tidak menyalahi aturan

Beberapa kala lalu, Taufiqulhadi, bagian DPR dari Fraksi Nasdem yang menjabat menjadi Wakil Pimpinan Pansus Hak Angket terhadap KPK, meyakinkan hak angket udah cocok prosedur.

“Kalau udah disetujui di paripurna, maka udah sah. Tidak boleh ulang tersedia orang mempersoalkan Ini kenapa yang ada sekian dan sebagainya?”

Soal kenapa hak angket digunakan terhadap KPK -yang bukan lembaga eksekutif- Taufiqulhadi menyatakan bukan bermakna KPK luput dari hak angket.

“Tidak dijelaskan (di UU MD3) bukan berati itu tak termasuk. Dia ini kan memakai anggaran negara. Laporan-laporannya wajib disampaikan, tak hanya kepada BPK, ke presiden, termasuk ke DPR. Tentu itu objek dari pansus” papar Taufiqulhadi.

Hak angket terhadap KPK bermula disaat di dalam rapat kerja Komisi III bersama KPK, yang menolak permintaan untuk memutar rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam Haryani

Miryam menyatakan dia mencabut BAP gara-gara tersedia tekanan dari DPR dan menyebut enam bagian Komisi III menekannya kala dia bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP. Akan namun akhir ahkhir dia mengaku dipaksa penyidik KPK.

Leave a Comment