Apakah Bisa Indonesia Tanpa Hutang? Ini Jawab Sri Mulyani

Apakah Bisa Indonesia Tanpa Hutang – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, yaitu amat mungkin seandainya pembangunan Indonesia dikerjakan tanpa memakai utang. Tapi konsekuensinya, dapat banyak anggaran yang dipangkas. Ia mencontohkan, penerimaan negara tahun 2017 sebesar Rp 1.736 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada 2017 diperkirakan Rp 397,2 triliun atau 2,92 prosen kepada Produk Negeri Bruto (PDB).

Disini point yang ditulis adalah perihal hutang dan juga merempet ke berita politik indonesia. Jadi ketika kamu hendak membaca suatu berita politik indonesia, pastikan kamu sudah melihat salah satu portal berita yang terupdate yaitu arah.com. Kenapa? Karena diportal tersebut terdapat suatu kategori yang bernama berita politik indonesia dan ditempat tersebut memiliki berita yang sangat update. Jadi kalau kamu butuh berita, tentu jangan ragu untuk berkunjung kesana. Penulis disini juga mengutip berita dari sana dan disitu.

Oh iya, kadang kadang di depan saya juga ada cewek cantik yang saya suka tetapi udah punya bini. Terdengar aneh bukan? Tentu aneh karena saya juga sedang membaca salah satu kanal arah yang berisikan berita aneh terbaru jadi jangan heran anda akan merasa sedikit aneh. Aneh disini bukan berarti jelek ya karena gak semua aneh itu jelek. Jadi pastikan berpositif thinking.

Jikalau mau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa pinjaman karenanya Kementerian Keuangan mesti memotong kira-kira Rp 397,2 triliun. Adapun sampai Juni 2017, pinjaman pemerintah tercatat menempuh Rp 3.706,52 triliun. “Kaprah-kaprah sekiranya (anggaran yang dipangkas) nyaris Rp 400 triliun, (anggaran) apa dahulu yang kita potong? Aku meminta, kita buat polling,” kata Sri Mulyani, di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta Sentra, Kamis (27/7/2017).

Sedangkan, di segi lain, banyak kementerian dan institusi yang minta peningkatan anggaran dalam pos mereka masing-masing. Ia mengimbau, masyarakat tidak kuatir kepada kebijakan pemerintah untuk berutang. Karena, lanjut ia, pinjaman yaitu responsibility choice dan taktik supaya keuangan negara konsisten stabil, melainkan semua keperluan masyarakat konsisten dapat terpenuhi.

“Gaji kan enggak kemungkinan aku potong. Apabila gaji, bayar listrik, gaji TNI/Polri, gaji guru enggak boleh aku potong, apa anggaran pengajaran atau kesegaran boleh aku potong?” kata perempuan yang akrab disapa Ani hal yang demikian.

Kecuali itu, Kementerian Keuangan juga tidak kemungkinan memangkas anggaran perlindungan sosial layaknya program keluarga kemauan (PKH). Ani juga menegaskan dirinya tidak bisa memangkas anggaran pembangunan infrastruktur. Karena seandainya dipangkas, karenanya proyek-proyek layaknya Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) bisa terbengkalai.

“Nanti Anda segala kena macet terus, enggak apa-apa? Pokoknya kan pemerintah enggak pinjaman yang mutlak ya” kata Ani menyindir. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan dirinya yang tengah membentuk RAPBN 2018 bersama dengan DPR.

Contohnya mengupas anggaran, legislatif yang yaitu wakil rakyat dapat mengusulkan penambahan anggaran untuk kementerian/institusi atau tempat-tempat. Aturan penambahan anggaran untuk TNI/Polri dalam rangka memelihara pertahanan perbatasan, penambahan anggaran untuk Kementerian Apabila dan HAM dalam rangka penambahan sel di lapas, dan lain-lain.

Jikalau pemerintah tidak berutang, penerimaan negara lewat pajak mesti ditingkatkan. Dengan demikian, pemerintah juga dapat gencar mengawasi dan “mengejar” keharusan¬† Pajak. “Dibilang, ‘Ibu membikin keresahan’, kan garuk-garuk aku jadinya. That’s the situasi sulit, tetapi itu political choice and strategic choice. You want to invest or you just berhenti to do anything cuma for the sake of untuk tak pinjaman saja,” kata Ani.

Leave a Comment