Politik Berita Kediri Terbaru

Politik Berita Kediri Terbaru. Prediksi akan tertundanya proses pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di Kabupaten Pacitan, kembali Berita Kediri menggelinding kencang. Itu setelah salah satu partai politik (parpol) anggota koalisi Pacitan Bersatu, konon dikabarkan akan menarik bakal calonnya dari gelanggang pemilu kepala daerah.

 

‎Kabar kurang menyedapkan tersebut sempat terdengar media, saat sejumlah tokoh politik kawakan berkumpul menyampaikan sikap kepada sejumlah wartawan soal dinamika politik Berita Kediri jelang pemilu kepala daerah yang dinilainya semakin liar. Masing-masing parpol diluar Partai Demokrat yang berkesempatan mengusung pasangan calon, terkesan mengebiri amanah rakyat.

 

“Informasi yang kami dengar, Kamis (30/7) malam kemarin, sejumlah pengurus PAC PDIP menggelar pertemuan di kediaman Eko Setyoranu (anggota fraksi Berita Kediri PDIP, DPRD Pacitan),” ujar Anwar, mantan anggota dewan berbasis PDIP itu, Jumat (31/7).

 

Kabar yang didengarnya, sejumlah pentolan partai di level kecamatan tersebut, konon akan membatalkan rencana pendaftaran bakal calonnya ke KPU. “Kalau kabar tersebut Berita Kediri benar terjadi, sama halnya mengingkari keputusan DPP PDIP yang sudah memberikan rekomendasi kepada H. Suyatno untuk didaulat sebagai ‎bakal calon bupati,” tukasnya.

 

Menurut politisi gaek tersebut, kalau rencana mundurnya PDIP dari panggung pemilihan bupati dan wakil bupati benar terjadi, Anwar menyebutnya, sejumlah parpol yang tergabung di Koalisi Pacitan Bersatu, tak ubahnya seperti petani musiman.

 

“‎Disaat musim kemarau mereka tidur nyenyak. Namun saat musim penghujan, mereka baru kelabakan‎ mencari teman, cari modal untuk membeli benih, beli pupuk dan sebagainya,” sindirnya dengan analogi.

 

Pernyataan senada juga dilontarkan, H. Achmad Sunhaji. Mantan anggota dewan berbasis Partai Golkar tersebut menengarai, adanya muatan dendam politik secara personal dari bakal calon yang diusung partai moncong putih.

 

Historia tersebut sangat panjang dan cukup pelik, seandainya diceritakan. Namun demikian, sejarah saat masa Berita Kediri pemilihan legislatif lalu, mungkin menjadi alasan kuat seandainya ada pengingkaran politik saat injury time masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon pada 3 Agustus, pukul 16.00 WIB nantinya.

 

“Kami sangat khawatir seandainya hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran, tidak ada calon lain yang mendaftar. Tentu, proses pemilihan bupati dan wakilnya di Pacitan akan stagnasi. Kalau sudah begitu, rakyat yang akan dirugikan. Parpol hanya terkooptasi dengan kalah Berita Kediri atau menang dalam proses pemilihan. Tanpa mempertimbangkan cita-cita demokrasi,” beber mantan politisi yang juga seorang dosen disalah satu perguruan tinggi swasta di Pacitan tersebut.

 

Karena itu, Sunhaji, berencana menggerakkan seluruh komponen masyarakat di Pacitan seandainya kontestasi pemilu kada harus tertunda. Ia beranggapan, seandainya Berita Kediri persoalan tersebut benar terjadi, merupakan bukti kegagalan demokrasi di Pacitan.

 

“Hal tersebut juga sebagai bukti gagalnya Bupati Indartato serta Partai pengusungnya dalam Berita Kediri menyelenggarakan pemerintahan di Pacitan. Jangan hanya berbangga-bangga bisa mengusung pasangan calon, namun tidak ada pesaingnya,” kritik tokoh pemuda yang dikenal vocal itu.

 

Pernyataan dua tokoh politik gaek tersebut juga diamini beberapa politisi lainnya yang ikut hadir dalam deklarasi penyampaian sikap politik itu. Seperti Siswoyo, Suprapto, dan Suharto. Tiga orang tersebut merupakan mantan dewan berbasis Partai Golkar. ‎Hadir juga pada kesempatan itu, Septian Dwi Cahyo, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

 

“Kami sepakat dengan pernyataan sikap tersebut. Terlebih seandainya benar pilkada akan ditunda, kami akan melakukan aksi besar-besaran dengan seluruh komponen masyarakat,” timpal Siswoyo.

 

Sementara Berita Kediri itu saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Koalisi Pacitan Bersatu, H. Effendi Budi Wirawan (EBW) ‎menilai, aksi sejumlah tokoh politik itu dimaknainya sebagai ketidakpahaman mereka akan proses dan aturan pemilihan bupati dan wakil bupati.

 

EBW menegaskan, mendaftarkan pasangan calon tidak hanya sekadar datang ke KPU. Namun ada mekanisme dan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi parpol pengusung. Misalnya saja kuota ambang batas minimal perolehan kursi, SK kepengurusan dan surat persetujuan atau rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing parpol.

 

Selain itu, lanjut dia, mencalonkan atau tidak itu hak masing-masing parpol. “Kalau seandainya parpol itu tidak Berita Kediri memenuhi ambang batas minimal perolehan kursi, apakah parpol tersebut dipaksa mendaftarkan calon. Ini hak kami sebagai parpol, tidak bisa diinterfensi pihak manapun,” terangnya diplomatis.

 

Lantas bagaimana dengan koalisi yang saat ini sudah terbangun? EBW kembali menegaskan, justru dengan wadah koalisi itulah, setiap keputusan tidak akan diambil secara one man show oleh m Berita Kediri asing-masing parpol. “Keputusan harus diambil besama dan ditetapkan secara aklamasi oleh semua anggota koalisi,” jelasnya.

 

 

 

Leave a Comment